Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki banyak pulau. Untuk itulah dibuatlah sebuah kebijakan bernama desentralisasi. Hal ini bertujuan agar di derah-daerah yang terpisah oleh bentangan alam tersebut tetap dapat dijadikan satu kesatuan, yakni sebuah negara Indonesia.
Tentu saja dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi di Indonesia tersebut dapat memudahkan pemerintah pusat untuk memperkuat, mengatur, serta mengurus daerah sesuai dengan potensi yang ada.
Lantas seperti apakah desentralisasi itu? Desentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah berdasar dapa asas otonomi. Dari pengertian tersebut maka desentralisasi dapat diartikan sebagai bentuk tata pemerintahan yang mana setiap kekuasaan dan kewenangan yang ada tidaklah terpusat.
Akan tetapi, kewenangan serta kekuasaan tersebut menyebar ke daerah-daerah. Dengan penerapan desentralisasi tersebut maka terjadilah penyerahan kewenangan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Lalu seperti apakah contoh kebijakan desentralisasi di Indonesia tersebut? Berikut diantaranya.
1. Penetapan daerah otonomi khusus
Beberapa daerah yang ada di Indonesia memiliki keistimewaan khusus, baik itu secara cultural atau kelembagaan. Atas dasar hal tersebutlah penetapan daerah otonomi khusus menjadi kebijakan desentralisasi yang lebih relevan jika diterapkan dalam sebuah negara.
2. Pemekaran daerah
Kebijakan yang satu ini merupakan sebuah pemberian kewenangan pemerintah pusat pada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurusi daerahnya sendiri sesuai dengan aturan hukum pada undang-undang otonomi daerah yang sudah ditetapkan.
3. Pemilihan kepala daerah
Contoh lain dari kebijakan desentralisasi di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah atau yang sering dikenal dengan singkatan Pilkada. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan ini berarti pemimpin daerah secara langsung dipilih oleh rakyat di daerah tersebut. Hal ini dilakukan demi kepentingan rakyat di daerahnya masing-masing.
Jika kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat secara langsung, maka tentu penetapan kepala daerah tersebut hanya akan terlihat sebagai representasi pemerintah pusat saja sehingga tidak cenderung terlihat untuk kepentingan rakyat di daerah tersebut.
Tentu masih ada banyak lagi contoh kebijakan desentralisasi di Indonesia. Beberapa poin di atas adalah contoh penerapan kebijakan dari desentralisasi itu sendiri yang sudah dijalankan di Indonesia.